Rangkuman Webinar Strategi dan Kebijakan SDM Keamanan Siber dan Sandi

 

 

https://radnet-digital.id/

 

 Strategi dan kebijakan sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber dan sandi dirancang untuk membangun lingkungan siber yang aman, dapat diandalkan, dan terpercaya. Selain itu, strategi ini bertujuan untuk menjaga keamanan data pribadi serta informasi sensitif dari berbagai ancaman siber yang mungkin terjadi.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencapai SDM keamanan siber dan sandi

Peraturan BSSN mengenai peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan siber dan sandi mencakup tanggung jawab untuk melakukan peningkatan kapasitas serta menyusun dan menetapkan pedoman yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber.

Berikut adalah jenis-jenis peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan siber dan sandi, antara lain: sertifikasi kompetensi, peningkatan kompetensi, penyediaan SDM, dan lain sebagainya. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta menumbuhkan budaya kesadaran keamanan informasi di tingkat nasional.

 

BSSN juga memiliki beberapa peran penting, di antaranya:  
- Pasal 6: Bertanggung jawab untuk mengoordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan siber dan sandi.  
- Pasal 10: Melakukan registrasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terkait dengan keamanan siber dan sandi.  
- Pasal 8: Menyusun standar kompetensi di bidang keamanan siber dan sandi untuk memastikan kualitas dan kesesuaian kemampuan SDM dengan kebutuhan nasional.  

Peran-peran ini menunjukkan komitmen BSSN dalam membangun dan mengembangkan kapasitas SDM yang handal di bidang keamanan siber dan sandi.

Berikut adalah beberapa strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber yang bertujuan untuk:  
1. Mewujudkan keamanan siber yang terintegrasi dan efektif.  
2. Meningkatkan kekuatan dan kapasitas keamanan siber yang andal serta memiliki daya tangkal terhadap ancaman siber.  
3. Mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional dalam segala aspek keamanan siber.  

Strategi-strategi ini dirancang untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di dunia digital.

Berikut ini adalah implementasi ponks dan skkni

Untuk foto di bawah ini adalah peta okupasi nasional yang ada dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada area fungsi keamanan siber

Berikut adalah daftar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sudah terbit beserta pemanfaatan skema sertifikasi:

1. SKKNI Keamanan Sistem Informasi  
   - Skema sertifikasi ini digunakan untuk menguji kompetensi profesional di bidang keamanan sistem informasi, seperti analis keamanan siber, administrator keamanan, dan auditor keamanan informasi.

2. SKKNI Teknisi Jaringan Komputer  
   - Skema sertifikasi ini dimanfaatkan untuk menilai kompetensi teknisi jaringan, termasuk kemampuan dalam mengelola, memelihara, dan mengamankan infrastruktur jaringan.

3. SKKNI Pengembangan Perangkat Lunak  
   - Skema sertifikasi ini digunakan untuk mengukur kompetensi pengembang perangkat lunak, termasuk kemampuan dalam pengembangan aplikasi yang aman dan berkualitas.

4. SKKNI Analis Keamanan Siber  
   - Skema sertifikasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan analis keamanan siber dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggulangi ancaman siber.

5. SKKNI Manajemen Risiko Keamanan Informasi  
   - Skema sertifikasi ini digunakan untuk menilai kompetensi profesional dalam mengelola risiko keamanan informasi, termasuk perencanaan dan implementasi kebijakan keamanan.

6. SKKNI Forensik Digital  
   - Skema sertifikasi ini dimanfaatkan untuk menguji kompetensi ahli forensik digital dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital.

7. SKKNI Cloud Computing  
   - Skema sertifikasi ini digunakan untuk menilai kompetensi profesional dalam mengelola dan mengamankan layanan komputasi awan (cloud).

8. SKKNI Keamanan Infrastruktur Kritikal  
   - Skema sertifikasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan dalam melindungi infrastruktur kritikal dari ancaman siber.
 

Pemanfaatan Skema Sertifikasi:
- Skema sertifikasi SKKNI digunakan sebagai acuan dalam proses sertifikasi kompetensi kerja oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).  
- Sertifikasi ini membantu meningkatkan kualitas SDM dengan memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.  
- Sertifikasi juga menjadi alat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global, serta mendukung pengembangan karir profesional di bidang keamanan siber dan teknologi informasi.  
- Selain itu, skema sertifikasi ini mendukung program pemerintah dalam membangun SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di era digital.  

Dengan adanya SKKNI dan skema sertifikasi, diharapkan dapat tercipta tenaga kerja yang berkualitas, mampu memenuhi kebutuhan industri, dan berkontribusi pada penguatan keamanan siber nasional.

 

Timeline penyusunan dan implementasi SKKNI dari tahun ke tahun

Di bawah ini adalah daftar dari beberapa lembaga yang telah terdaftar sebagai LSP yang teregistrasi di BSSN